Permenkes No. 149 Tahun 2010

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010


TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN



BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bidan ialah seorang wanita yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  2. Fasilitas pelayanan kesehatan ialah tempat yang dipakai untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

  3. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB ialah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.

  4. Standar ialah pemikiran yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang mencakup standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.

  5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR ialah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang mempunyai akta kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Obat Bebas ialah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang sanggup diperoleh tanpa resep dokter.

  7. Obat Bebas Terbatas ialah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang sanggup diperoleh tanpa resep dokter.

  8. Organisasi Profesi ialah Ikatan Bidan Indonesia


BAB II


PERIZINAN


Pasal 2




  1. Bidan sanggup menjalankan praktik pada akomodasi pelayanan kesehatan

  2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup akomodasi pelayanan kesehatan di luar praktek sanggup bangun diatas kaki sendiri dan/atau praktik mandiri.

  3. Bidan yang menjalankan praktik sanggup bangun diatas kaki sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) kebidanan.


Pasal 3




  1. Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib mempunyai SIPB

  2. Kewajiban mempunyai SIPB dikecualikan bagi bidan yang menjalankan praktik pada akomodasi pelayanan kesehatan di luar praktik sanggup bangun diatas kaki sendiri atau Bidan yang menjalankan kiprah pemerintah sebagai Bidan Desa.


Pasal 4




  1. SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota.

  2. SIPB berlaku selama STR masih berlaku.


Pasal 5




  1. Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemda Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

  2. Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Formulir I (terlampir)

  3. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.

  4. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir



  1. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir

  2. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;

  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik

  4. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga ) lembar; dan

  5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi


Pasal 6




  1. Bidan dalam menjalankan praktik sanggup bangun diatas kaki sendiri harus memenuhi persyaratan mencakup tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan

  2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

  3. Dalam menjalankan praktik sanggup bangun diatas kaki sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan wajib memasang nama praktik kebidanan


Pasal 7


SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:

  1. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB

  2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang

  3. Dicabut atas perintah pengadilan

  4. Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi

  5. Yang bersangkutan meninggal dunia


BAB III


PENYELENGGARAAN PRAKTIK


Pasal 8


Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memperlihatkan pelayanan meliputi:

  1. Pelayanan kebidanan

  2. Pelayanan reproduksi perempuan; dan

  3. Pelayanan kesehatan masyarakat


Pasal 9




  1. Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 abjad a ditujukan kepada ibu dan bayi

  2. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui.

  3. Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi gres lahir normal hingga usia 28 (dua puluh delapan) hari.


Pasal 10




  1. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:

  2. Pelayanan kebidanann kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:



  1. Penyuluhan dan konseling

  2. Pemeriksaan fisik

  3. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

  4. Pertolongan persalinan normal

  5. Pelayanan ibu nifas normal



  1. Pemeriksaan bayi gres lahir

  2. Perawatan tali pusat

  3. Perawatan bayi

  4. Resusitasi pada bayi gres lahir

  5. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan kiprah pemerintah; dan

  6. Pemberian penyuluhan


Pasal 11


Bidan dalam memperlihatkan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 abjad a berwenang untuk:

  1. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan kiprah pemerintah

  2. Bimbingan senam hamil

  3. Episiotomi

  4. Penjahitan luka episiotomi

  5. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan;

  6. Pencegahan anemi

  7. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif

  8. Resusitasi pada bayi gres lahir dengan asfiksia

  9. Penanganan hipotermi pada bayi gres lahir dan segera merujuk;

  10. Pemberian minum dengan sonde/pipet

  11. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan administrasi aktif kala III;

  12. Pemberian surat keterangan kelahiran

  13. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan


Pasal 12


Bidan dalam memperlihatkan pelayanan kesehatan reproduksi wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 abjad b, berwenang untuk;

  1. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dalam rangka menjalankan kiprah pemerintah, dan kondom;

  2. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim di akomodasi pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter;

  3. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi

  4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di akomodasi pelayanan kesehatan pemerintah; dan

  5. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada wanita pada masa pranikah dan prahamil.


Pasal 13


Bidan dalam memperlihatkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 abjad c, berwenang untuk:

  1. Melakukan pembinaan kiprah serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi;

  2. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; dan

  3. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memperlihatkan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.


Pasal 14




  1. Dalam keadaan darurat untuk evakuasi nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, bidan sanggup melaksanakan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

  2. Bagi bidan yang menjalankan praktik di kawasan yang tidak mempunyai dokter, dalam rangka melaksanakan kiprah pemerintah sanggup melaksanakan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

  3. Daerah yang tidak mempunyai dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

  4. Dalam hal daearah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.


Pasal 15




  1. Pemerintah kawasan menyelenggarakan training bagi bidan yang memperlihatkan pelayanan di kawasan yang tidak mempunyai dokter.

  2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleenggarakan sesuai dengan modul Modul Pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.

  3. Bidan yang lulus training sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh sertifikat.


Pasal 16


Pada kawasan yang tidak mempunyai dokter, pemerintah kawasan hanya menempatkan Bidan dengan pendidikan Diploma III kebidanan atau bidan dengan pendidikan Diploma I kebidanan yang telah mengikuti pelatihan.

Pasal 17


Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu aktivitas pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 18




  1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk:



  1. Menghormati hak pasien

  2. Merujuk masalah yang tidak sanggup ditangani dengan sempurna waktu.

  3. Menyimpan diam-diam kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  4. Memberikan gosip wacana duduk masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;

  5. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan;

  6. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis;

  7. Mematuhi standar; dan

  8. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahirana dan kematian.


2.    Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu                            pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu                                  pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan training sesuai                      dengan bidang tugasnya.

Pasal 19


Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak:

  1. Memperoleh sumbangan aturan dalam melaksanakan praktik sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan;

  2. Memperoleh gosip yang lengkap dan benar dari pasien dan/ atau keluarganya;

  3. Melaksanakan kiprah sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan standar pelayanan; dan

  4. Menerima imbalan jasa profesi.


BAB  IV


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 20




  1. Pemerintah dan Pemda melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan mengikutsertakan organisasi profesi.

  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang sanggup menimbulkan ancaman bagi kesehatan.


Pasal 21




  1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Pemerintah dan Pemda sanggup memperlihatkan tindakan administratif kepada bidan yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini.

  2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:



  1. Teguran lisan

  2. Teguran tertulis

  3. Pencabutan SIPB untuk sementara paling usang 1 (satu) tahun; atau

  4. Pencabutan SIPB selamanya.


BAB V


KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 22




  1. SIPB yang dimiliki Bidan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 wacana Registrasi dan Praktik Bidan masih tetap berlaku hingga masa SIPB berakhir.

  2. Pada ketika peraturan ini mulai berlaku, SIPB yang sedang dalam proses perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 wacana Registrasi dan Praktik Bidan.


BAB VI


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23


Pada ketika Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 wacana Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 27 Januari 2010


Dr. Endang rahayu Sedyaningsih, MPH, DR, PH

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyebab Alergi Pada Bayi Dan Cara Mengatasinya

Image
Alergi sejatinya yakni reaksi sistem kekebalan badan terhadap zat abnormal yang dihirup, disuntikkan, tertelan, atau bahkan tersentuh. Alergi pada bayi yakni salah satu problem kesehatan yang sering dialami bayi. Meski umum diderita oleh bayi, namun memilih apa penyebab alergi pada bayi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebenarnya faktor apa saja yang mungkin menjadikan alergi pada bayi dan mirip apa penanganannya? Apa Saja yang Bisa Menyebabkan Alergi Pada Bayi? Faktor genetik sering memainkan tugas penting dalam terjadinya alergi pada bayi, namun faktor lain tidak kalah penting. Faktor lain yang sering menjadi penyebab terjadinya alergi pada bayi yakni masakan dan lingkungan. Alergi lantaran lingkungan sendiri lebih jarang ditemui dibandingkan alergi yang disebabkan oleh makanan. Beberapa masakan yang paling sering menjadikan alergi antara lain kacang, susu, telur, kerang, dan ikan. Sementara itu, alergi yang disebabkan oleh lingkungan, biasa terjadi ketika anak m
Read more

Cara Menghilangkan Bekas Gigitan Nyamuk Pada Bayi

Image
21 Cara Menghilangkan Bekas Gigitan Nyamuk pada Bayi paling Aman Nyamuk memang menjadi musuh utama semua orang. Terkadang nyamuk terlihat sangat akil alasannya yakni menggigit ketika kita sedang tidur. Bekas gigitan akan terjadi pada keesokan harinya dan meninggalkan rasa gatal yang kuat. Namun hal yang lebih menyakitkan yakni ketika nyamuk juga menggigit bayi yang menjadikan kulit bayi berbekas ibarat tumpukan bintik merah pada kulit bayi. Bekas bintik kecil hingga besar sanggup terjadi pada kulit bayi tergantung kondisi kesehatan bayi. Bayi umumnya mempunyai kulit yang sensitif sehingga bekas gigitan nyamuk sulit untuk dihilangkan. Berikut ini banyak sekali cara menghilangkan bekas gigitan nyamuk pada bayi: Memotong kuku bayi biar tidak menggaruk bekas gigitan nyamuk Pada dasarnya luka bekas gigitan nyamuk memang menjadikan gatal yang tidak nyaman. Bayi yang sudah sanggup menggaruk atau mengusap keras bekas gigitan nyamuk harus dipotong kukunya. Menggaruk sanggup menjadi
Read more

Kapan Saatnya Bayi Boleh Naik Pesawat?

Image
Bolehkah bayi naik pesawat? Berikut yaitu tips yang dikutip dari situs Traveloka.com sebagai isu bagi orang renta yang akan berpergian membawa si kecil. :) Buat orang renta yang akan melakukannya untuk pertama kali, membawa si buah hati naik pesawat sanggup jadi pengalaman yang mengakibatkan kecemasan. Selain berkonsultasi dengan dokter mengenai kesiapan si kecil, berikut yaitu tips membawa bayi Anda naik pesawat, mulai dari persiapan booking tiket pesawat sampai tips biar si kecil hening dan nyaman selama di pesawat. Selain itu, simak juga ketentuan bayi dari tiap-tiap maskapai utama di Indonesia di bawah ini. A. Sebelum booking tiket Kapan usia kondusif bayi naik pesawat? Ketentuan tiap maskapai sanggup berbeda-beda, ada yang minimum usia 2 hari, ada yang minimum usia 14 hari. Maskapai biasanya akan meminta Surat Keterangan Medis dari dokter yang menyatakan bahwa bayi cukup sehat untuk terbang. Bayi berusia di bawah 2 ahad mempunyai risiko lebih besar. Dalam usia dini
Read more